TETAP SEMANGAT MESKI HANYA TIGA BULAN BERSTATUS PPPK

 

Sahabat pembaca InfoTHL TBPP, sudah tahukah anda bahwa ada wajah bahagia dan lega menghiasi Yagus Prihatin, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tertua yang dilantik di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (16/2/2021) di Pendopo Agung Setda Klaten. Penyuluh pertanian yang sudah mengabdi sejak 2009 ini sudah menunggu momen pelantikan tersebut.

Terlebih untuk dilantik sebagai PPPK Pemkab Klaten, ia menunggu hampir dua tahun setelah dinyatakan lolos tahapan seleksi PPPK yang digelar mulai Februari 2019 lalu.

Meskipun mundurnya pelantikan tersebut membuat masa kerjanya semakin singkat, Yagus tak patah semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai PPPK dengan formasi penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Klaten.

“Kita syukuri, meskipun hanya sebentar sebagai PPPK. Apalagi prosesnya tidak sebentar,” katanya saat ditemui Tim Pemberitaan Diskomindo Klaten.

Yagus mengaku meski mendekati usia pensiun, namun persiapannya dalam mengikuti seleksi PPPK dilakukan secara maksimal. Di sela kesibukannya memberiakan penyuluhan kepada kelompok tani binaannya, ia menyempatkan diri belajar materi yang diujikan dalam seleksi yang menggunakan sistem CAT.

“Tidak ada persiapan khusus, yang penting belajar secara maksimal. Keluarga juga memberikan semangat,” ungkapnya.

Pria kelahiran 11 Mei 1963 ini akan menjalankan tugasnya tiga bulan ke depan sebelum memasuki masa purna tugas di usia 58 tahun. Walaupun usia sudah tidak muda lagi, namun semangatnya bisa menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam menjalankan tanggung jawab dan mengabdikan ilmunya kepada masyarakat.

Lulusan DIII Pertanian salah satu perguruan tinggi di Semarang ini merasa terpanggil untuk mengabdikan keilmuannya untuk meningkatkan kualitas pertanian di Kabupaten Klaten.

Penyuluh Pertanian Kecamatan Juwiring ini mengatakan dengan niat mengabdikan keilmuannya tersebut, ia tidak pernah mengeluh dengan pendapatannya sebagai tenaga harian lepas sejak 2009. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Yagus yang sudah memiliki dua cucu ini sudah lama berternak ikan.

“Niatnya memang untuk mengabdikan keilmuan dan pengetahuan yang saya miliki. Soal kebutuhan keluarga, sebelum menjadi THL penyuluh pertanian, saya sudah berternak ikan lebih dulu. Yang penting kapasitas petani meningkat,” ujarnya.

Sisa tiga bulan sebagai PPPK, ia mengaku akan memaksimalkan kerjanya sebagai penyuluh pertanian di wilayah Desa Jetis dan Pundungan Kecamatan Juwiring.

Sebanyak 92 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Klaten resmi dilantik, Selasa (16/2/21).

PPPK tersebut merupakan angkatan pertama yang mengikuti seleksi pada tahun 2019. PPPK yang dilantik terdiri dari 46 pegawai golongan IX atau setara dengan III/a dengan jenjang pendidikan S1/D-IV, 7 pegawai golongan VII atau setara dengan II/c dengan jenjang pendidikan D-III, dan 39 pegawai golongan V atau setara dengan II/a dengan jenjang pendidikan SLTA.

Berita ini bersumber dari Klaten

Read More

Penyuluh Wajib Sertifikasi Kompetensi untuk Jadi ASN P3K

Sahabat pembaca Info THL-TBPP, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian RI berupaya mengawal kegiatan Sertifikasi Kompetensi 4.855 penyuluh THL-TBPP yang digelar 3 hingga 15 November 2020. Hingga 30 Oktober 2020, tercatat 4.384 orang registrasi pada aplikasi Sister, http://lsp.pertanian.go.id//. 

"Jajaran Kementan khususnya BPPSDMP wajib dukung proses sertifikasi. Tugas ini sangat mulia. Mengawal  penyuluh THL menjadi ASN P3K. Prosesnya mendekati garis finish," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat membuka video conference Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Vol. 23 pada Jumat (30/10). 

Dia mengharapkan kepala daerah mengusulkan formasi penyuluhan pertanian sesuai jumlah penyuluh THL-TBPP yang lolos passing grade. Kontribusi penyuluh bersama petani mendorong pertanian tumbuh di atas 16 persen meski dihantam pandemi Covid-19.

Hal itu sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa penyuluh adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, selaku pendamping dan pengawal petani di lapangan.

"Diharapkan semua TUK dan UPT Kementan mengawal register calon peserta secara online melalui aplikasi Sister," kata Dedi Nursyamsi Thomas Widodo, Master Asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selaku keynote speech MSPP.

Thomas Widodo mengatakan Sertifikasi Kompetensi sebagai 'pengakuan resmi' yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi profesi berlisensi dari BNSP.

"Sebagai pengakuan resmi maka LSP dapat menetapkan seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang diatur dalam manajemen mutu ISO. Asesmen berbasis kriteria, bukti dan partisipatori," katanya.

Kapuslat Bustanul AC menambahkan Kementan siapkan lokasi uji kompetensi di sembilan Balai Besar Penyuluhan pertanian (BBPP) plus Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yang dapat dilihat pada aplikasi Sister

"Penyuluh diharapkan menyediakan dokumen pendukung, soft file bisa dikirim via email atau WA," katanya.

Kapusluh Leli Nuryati mengingatkan para kandidat P3K untuk informasikan penyuluh THL lain segera registrasi di aplikasi Sister. Sementara yang sakit atau berhalangan mengirim surat resmi ke Pusluhtan di Kementan.

"Jangan lupa bukti pendukung kompetensi yang relevan sebagai dasar asesmen berbasis kompetensi. Lima unit kompetensi penyuluhan berupa programa, materi, media, metode dan evaluasi pelaksanaan," kata Kapusluh Leli Nuryati.

Hampir 10.000 partisipan mengikuti MSPP bertajuk 'Persiapan Sertifikasi bagi Penyuluh Honorer THL-TBPP' terbagi atas 500 peserta meeting virtual dan lebih 9.000 melalui live streaming media sosial Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Animo peserta MSPP dijawab oleh keynote speech Thomas Widodo dari BNSP. Pertanyaan berpadu keluhan dipandu Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, Joko Samiyono dan Kasubbid IM Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini selaku anchor MSPP.

Sekjen THL Baihaqi Achmad mengingatkan apabila data calon peserta kompetensi tidak muncul maka kirimkan segera melalui TUK dan sebaliknya. Dia pun mengusulkan evaluasi penyuluhan juga menyangkut aspek kuantitatif, lantaran evaluasi penyuluhan mayoritas aspek kualitatif.

Sebagaimana diketahui, sekitar 11.590 dari 14.924 penyuluh THL dinyatakan lulus menjadi ASN P3K pada April 2019. Proses pengangkatan sempat tersendat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pasalnya, formasi penyuluh minimal berpendidikan Diploma Tiga (DIII) tapi mayoritas yang lolos uji adalah lulusan SLTA dan DII.

Berita ini bersumber dari Republika Online

Read More

79 Bidan PTT di Bali Akan Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai tanggal 8 Februari 2019. Sekitar 150.000 eks Tenaga Honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi. Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat oleh Kementerian Pertanian (Kementan), database-nya ada pada Kementan dan BKN. Adapun pendaftaran secara online dilakukan tanggal 10-16 Februari melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id). Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Adapun untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK-II bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang. “Kita memang kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Menteri kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (08/02).

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah berkirim surat kepada 530 pemda dan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK-II. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada dibawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.

Dalam surat tersebut, Menteri meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. PPK juga diminta membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.

Bagi instansi daerah pemekaran yang data eks THK-II masih terdaftar/tergabung di kabupaten/kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagi kabupaten/kota pemekaran yang data eks THK-II masih di kabupaten/kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan kabupaten/kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala BLN dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.

Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini, karena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. “Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.

Berdasarkan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK tahun 2019, tiap instansi yang melakukan rekrutmen PPPK melakukan pengumuman pada tanggal 8-16 Februari 2019 sekaligus mengecek dan verifikasi data peserta rekrutmen. Adapun pendaftaran dilakukan pada 10-16 Februari, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan pada 18 Februari 2019.

Seperti pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen ini, bertujuan untuk menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

Sesuai jadwal, pelaksanaan tes dengan CAT digelar dua hari, yakni pada 23-24 Februari. Setelah itu, BKN bersama dengan pemda melakukan pengolahan nilai tes pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, dan pengumuman kelulusan diharapkan pada tanggal 1 Maret 2019.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More