Info THL-TB Penyuluh Pertanian 2019

Jumat, 08 Februari 2019

79 Bidan PTT di Bali Akan Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai tanggal 8 Februari 2019. Sekitar 150.000 eks Tenaga Honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi. Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat oleh Kementerian Pertanian (Kementan), database-nya ada pada Kementan dan BKN. Adapun pendaftaran secara online dilakukan tanggal 10-16 Februari melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id). Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Adapun untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK-II bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang. “Kita memang kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Menteri kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (08/02).

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah berkirim surat kepada 530 pemda dan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK-II. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada dibawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.

Dalam surat tersebut, Menteri meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. PPK juga diminta membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.

Bagi instansi daerah pemekaran yang data eks THK-II masih terdaftar/tergabung di kabupaten/kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagi kabupaten/kota pemekaran yang data eks THK-II masih di kabupaten/kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan kabupaten/kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala BLN dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.

Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini, karena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. “Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.

Berdasarkan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK tahun 2019, tiap instansi yang melakukan rekrutmen PPPK melakukan pengumuman pada tanggal 8-16 Februari 2019 sekaligus mengecek dan verifikasi data peserta rekrutmen. Adapun pendaftaran dilakukan pada 10-16 Februari, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan pada 18 Februari 2019.

Seperti pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen ini, bertujuan untuk menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

Sesuai jadwal, pelaksanaan tes dengan CAT digelar dua hari, yakni pada 23-24 Februari. Setelah itu, BKN bersama dengan pemda melakukan pengolahan nilai tes pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, dan pengumuman kelulusan diharapkan pada tanggal 1 Maret 2019.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 04 Februari 2019

Presiden: Indonesia Menyetop Impor Jagung 3,6 Juta Ton, Bahkan Ekspor 380 Ribu Ton Pada 2018

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2019, sudah tahukah anda bahwa Status Penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang belum menjadi PNS hingga sekarang memang belum usai. Perjuangan terus dilakukan, termasuk dukungan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

"Kita bicara apa adanya, problem THL-TBPP kita selesaikan secara bertahap. Kita siapkan dulu payung hukumnya, agar tidak nabrak-nabrak undang-undang. Besok saya akan panggil Menpan RB, saya akan tanya aturannya seperti apa?," tutur Presiden Jokowi dalam Silaturahmi Nasional dengan THL-TBPP se Indonesia dengan tema "Satu Tekad Satu Tujuan, Kedaulatan Pangan Nasional”, di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2).

Presiden Jokowi berpesan agar penyuluh untuk bersama terus mengawal dan mendampingi para petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Presiden menyampaikan bahwa kita masih memiliki pekerjaan besar, sektor pertanian saat ini sudah banyak yang dicapai dan keberhasilan, namun masih banyak yang harus terus dikerjakan.

"Untuk jagung sebagai contoh, kita sudah bisa menyetop impor 3,6 juta, dan kita kemarin tahun 2018 sudah ekspor jagung sebanyaj 380 ribu ton. Berarti kita sudah mengurangi impor sekitar 3,4 juta ton. Ini atas kerja keras Bapak dan Ibu dari THL-TBPP." tuturnya.

Presiden Jokowi mengingatkan perlunya mengatur waktu penanaman agar saat panen tidak over supply yang mengakibatkan harga anjlok. "Diperlukan pengaturan-pengaturan, komunikasi antara kita diseluruh tanah air diperlukan untuk menjaga supply dan demand pada manajemen makro," tutup Jokowi.

Kebijakan Berpihak Ke Petani
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kebijakan pemerintah telah membuahkan hasil luar biasa pada Era Kabinet Jokowi-JK. Ia mencontohkan, terkait produktivitas jagung, tidak lepas dari inisiatif Kementan untuk menetapkan aturan harga jagung di petani minimal Rp 3.150 per kg pada awal pemerintahan. 

Kebijakan ini juga ditopang dengan program lain terkait produksi jagung secara besar-besaran. Programnya terobosa berupa pemanfaatan benih unggul jagung tongkol dua dan jagung hibrida. Selain itu juga dilakukan peningkatan Indeks Pertanaman jagung di sawah, perluasan di lahan kering, integrasi jagung-sawit lewat tumpangsari, tanam jagung di lahan hutan. "Bahkan di lahan seperti kuburan, pematang sawah dan pinggir jalan pun ditanami jagung saat ini. Pemuda tani milenial pun bertanam jagung karena menguntungkan," jelas Amran.

Amran, menyatakan dari aspek hilir, Kementan juga memperhatikan disediakan sarana pasca panen dan bermitra dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Hasilnya produksi meningkat sehingga Indonesia mampu menyetop impor 3,5 juta ton, dalam hitungan kasar bila dihitung selama 4 tahun itu setara Rp 40 triliun. Pada 2017, Amran mrnyatakan tidak impor jagung pakan ternak, dan bahkan tahun 2018 sudah ekspor 341 ribu ton.

"Memang ada impor sisa 130 ribu ton pada akhir 2018 oleh BULOG, bukan oleh swasta. Ini dibagikan khusus peternak kecil untuk pakan unggasnya dan sebagai stock berjaga-jaga, tidak dijual bebas di pasar," tegas Amran.

Untuk diketahui data FAO, 2018 Indonesia peringkat 8 produsen jagung terbesar dunia setelah Amerika Serikat, China, Brasil, Argentina, Ukraina, Mexico dan India.

Perhatian Khusus untuk Penyuluh
Terkait acara tersebut, Amran menegaskan bahwa THL-TBPP ini sangat diperlukan, karena memiliki pengalaman mendampingi petani, ada yang sudah pengalaman sampai dengan 13 tahun mendampingi petani. "Kalau bicara THL-TBPP, ya lihat saya sekarang. Saya adalah penyuluh, suatu saat nanti yang hadir disini bisa juga menjadi Menteri Pertanian," tutur Amran

Perpanjangan kontrak kerja TLH-TBPP telah ditandatangani kembai oleh Menteri Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri pertanian nomo 67 tahun 2019 tentang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertania kemeterian pertanian tahum 2019. Di tahun awal tahun 2018 silam, Kepmentan Nomor 72/2018 terbit dan menjadi bentuk kontrak kerja oleh 12.548 orang THL-TBPP di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono menuturkan pihaknya selalu melakukan audiensi sesuai dengan tata cara birokrasi yang berlaku di Indonesia. "Baik dengan KemenPAN RB, dimanakah kira-kira slot untuk memungkinkan mereka bisa masuk. Upaya-upaya tersebut kami sudah tempuh," bebernya.

Untuk diketahui, hingga sekarang jumlah penyuluh pertanian pusat dan daerah terdiri dari PNS 31.511 orang (termasuk pengankatan CPNS 2017 sebanyak 6.033 orang) dan jumlah THL-TBPP sebanyak 12.548 orang.

PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2016 spesifik dalam lingkup jabatan maupun soal persyaratan usia. Spesifik usia, karena PP 89/2000 sebagai landasan operasional Permenpan tersebut menetapkan syarat 18 – 35 tahun.

Momon menyatakan bahwa, Kepres bukan aturan yang berdiri sendiri, yang terlepas dari aturan perundang-undangan lainnya. Secara garis besar urutan tingkatannya adalah UUD, UU, Perppu, PP, Pepres, dan Kepres, serta aturan perundangan di bawahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Komunikasi Nasional (FK Nas) THL TBPP, Gunadi menuturkan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian.

THL-TBPP adalah Tenaga Harian Lepas (kontrak) Penyuluh Pertanian yang direkut oleh Pemerintah Pusat yakni Kementrian Pertanian RI sejak tahun 2007-2009 untuk menjaga kedaulatan pangan. Adapun tugas utama mendampingi petani dalam melaksanakan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, penangan pasca panen serta pemasaran hasil. "Jadi intinya THL-TBPP adalah wakil pemerintah yang hadir di tengah-tengah petani, " tegas Gunadi. 

Gunadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat sebanyaki 6.058 THLTBPP usia dibawah 35 tahun menjadi Penyuluh Pertanian PNS meskipun pemerintah sebelumnya memberlakukan moraturium pengangkatan PNS 

Ucapkan terima kasih teriring kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan kesempatan kepada 17.000 penyuluh THL TBPP dan Tenaga Teknis Pertanian lainnya untuk mengikuti tes ASN yang rencananya akan dimulai awal bulan Februari tahun 2019. 

"Akan menjadi semakin sempurna nikmat yang kami rasakan jika Bapak Presiden Joko Widodo berkenan menerbitkan Keppres bagi pengangkatan THL-TBPP usia diatas 35 tahun menjadi CPNS sebagaimana Keppres Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Gigi dan Bidan PTT," tutupnya.

Berita ini bersumber dari Kementerian Pertanian.
Share:

Rabu, 13 Desember 2017

Tahun depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan 250.000 untuk kuota CPNS di pusat dan daerah.

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa tahun depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) mengusulkan 250.000 untuk kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah. Profesi tenaga didik dan kesehatan masih mendapat prioritas terbanyak penerimaan CPNS.

Hal tersebut dipaparkan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kempan-RB, Setiawan Wangsaat di Bogor, Rabu (13/12). Kata dia, kuota tersebut sesuai dengan jumlah aparatur negeri sipil (ASN) yang telah purna bakti atau pensiun.

“Prioritasnya masih guru dan tenaga kesehatan. Untuk komposisi, lebih banyak untuk daerah (pemda). Sebanyak 215.000 untuk pemda, dan sisanya ditempatkan di pusat,” papar Setiawan.

Saat ini, lanjut Setiawan, pemerintah tetap melakukan seleksi CPNS 2018 dengan sistem zero growth, mengingat Kempan-RB belum mencabut moratorium. Artinya, tambahan ASN akan di sesuaikan dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun di tahun 2018.

Hingga saat ini, sebanyak 80 persen pemda-pemda telah memasukkan usulan formasi jabatan kepada kementerian. Nantinya, Kempan-RB akan melakukan seleksi terkait usulan-usulan itu. Melalui penerimaan sistem e-formasi, kementerian akan menyeleksi untuk disesuaikan dengan daya dukung kinerja pemda tersebut.

“Jadi nanti mulai dari usulan hingga validasi ini akan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Baru kalau selesai nanti kita akan koordinasi untuk kapan pendaftaran akan dilakukan," katanya.

Posisi seleksi CPNS 2018 yang akan dibuka sesuai dengan rencana strategis masing-masing instansi. Lebih banyak untuk jabatan teknis yang memiliki kemampuan khusus. "Untuk formasi jabatan administrasi sekarang ini sudah cukup," tambah dia.

Pada penerimaan CPNS 2018, mendatang, Kempan-RB akan memfokuskan pada jabatan teknis atau fungsional. Berdasarkan data Kempan-RB, untuk jumlah ASN bidang administrasi terbanyak dengan presentasi 37,7 persen dari jumlah ASN di Indonesia, disusul tenaga pengajar (guru) 37,6 persen. Sementara ASN untuk jabatan teknis hanya 8,5 persen, disusul tenaga kesehatan sebanyak enam persen. 

Berita ini bersumber dari BeritaSatu.com.
Share:

Phospat Alam Dongkrak Produksi Jagung

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Petani di Dusun Gunung Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kini bisa lebih makmur dari sebelumnya. Berkat phospat alam, produktivitas jagung naik hingga 30% atau 9 ton/ha. Padahal sebelumnya hanya menghasilkan 5-6 ton/ha pipilan kering (PK).

"Sejak saya menggunakan phospat alam, produksi jagung jadi naik. Selain itu biaya produksi pun menurun," kata salah satu petani di Dusun Gunung Agung, Desa Arjosari, Kec. Raja Selebah, Kab. Lampung Timur, Lampung, Wayan Sukre saat acara Temu Lapang Petani di Dusun Gunung Agung, Senin (11/12).

Melihat dari kondisi lahan, memang jenis tanah di Lampung adalah tanah kering masam. Permasalahan lahan kering masam adalah ketersediaan phospat dalam tanah, sehingga petani memberikan pupuk phospat pabrikan (dalam hal ini SP-36) untuk memperbaiki lahan. Sayangnya SP-36 ini ketika dicampurkan ke tanah akan langsung diserap oleh Fe (besi) dan Al (almunium) yang banyak terkandung pada tanah kering masam, sehingga tanaman tidak kebagian.

"Makanya pemberian phospat alam itu menjadi solusi jitu untuk pertanian di lahan kering masam karena diserap oleh tanah sangat lambat, sehingga tanaman dapat menyerapnya," kata Kepala Balai Penelitian Tanah, Husnain.

Phospat alam yang sangat reaktif diaplikasikan di tanah masam dengan kadar keasaman 4,5-5 pH (rata-rata di Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan) adalah phospat alam asal Negara Moroko. Negara tersebut merupakan negara penghasil phospat alam terbesar di dunia.

Hampir 75% phospat alam berada di Moroko. Karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) melalui Balai Penelitian Tanah bekerjasama dengan OCP.SA (holding phospat alam asal Moroko) melakukan penelitian tentang phospat alam dari Moroko untuk pertanaman jagung di Indonesia.

"Sebenarnya kerjasama penelitian ini sudah lama. Sempat berhenti, lalu dilanjutkan lagi di tahun 2013 sampai sekarang. Dan phospat alam asal Moroko ini sangat reaktif di lahan kering masam di Indonesia (pH 4,5-5)," tambah Husnain.

Untuk pengapikasiannya sendiri, bukan hanya phospat alam saja yang diberikan. Harus disertai dengan pupuk lainnya, terutama pupuk kandang agar produktivitas lebih meningkat. Untuk 1 ha lahan, dibutuhkan 1 ton phospat alam yang disebar pada saat pengolahan tanah agar tercampur.

Setelah 5 hari, jagung bisa langsung ditanam. Lalu untuk menutup lubang pertanaman ditutup dengan pupuk kandang (dosis 400 kg per ha). Setelah 15 hari, baru diberi pupuk NPK 100 kg dan urea 30 kg. Baru diusia 20 hari ditambahkan kembali 50 kg NPK dan 20 kg urea. "Hasilnya akan ada peningkatan 20-30%dengan phospat alami dan pupuk berimbang. Untuk dosis 1 ton per ha yang diberikan satu kali,  mampu bertahan hingga 5 kali musim tanam. Tentu ini sangat hemat sekali," kata Husnain. 

Berita ini bersumber dari Tabloid Sinar Tani.
Share:

Minggu, 15 Oktober 2017

Muslimin Bando Minta Mentan Amran Perhatikan Nasib Honorer Penyuluh Pertanian

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman membuka Festival Bawang Merah Nasional (FBMN) di Lapangan Andi Liu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulsel, Sabtu-Minggu (14-15/10/2017).

Pada kesempatan itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando meminta agar Amran Sulaiman memperhatikan nasib honorer penyuluh pertanian.
Menurutnya, honorer penyuluh pertanian yang usianya lebih dari 35 tahun agar bisa diangkat jadi PNS. Ia beralasan, kinerja dan pengabdian para penyuluh tersebut sudah cukup lama dan pantas diberikan apresiasi.

Apalagi, kinerja para penyuluh sangatlah besar terhadap kemajuan pertanian di Kabupaten Enrekang.

"Saya mohon pak menteri kalau bisa penyuluh pertanian yang telah mengabdi lama tapi usianya sudah di atas 35 tahun juga bisa diusulkan jadi PNS," tuturnya.

Dikatakan, harusnya ada pengecualian terhadap penyuluh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun terkait aturan pengangkatan PNS dengan maksimal usia 35 tahun.

Berita ini bersumber dari Tribun Enrekang.
Share:

Jumat, 13 Oktober 2017

Kabar Gembira Bagi Bidan PTT dan Penyuluh THL di Pidie Jaya menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 213 bidan pegawai tidak tetap (bidan PTT) termasuk dokter umum dan dokter gigi, penyuluh pertanian tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) di lingkungan pemkab Pidie Jaya berkumpul di Aula Cot Trieng Satu, kantor bupati setempat, Jumat (13/10/2017) pagi.

Kehadiran mereka adalah atas undangan Pemkab Pidie Jaya untuk menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017. Mendapat undangan, para abdi negara itu pun berhati lega.

Betapa tidak, selama ini atau sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 14 Tanggal 14 Maret 2017 lalu tentang penetapan kebutuhan PNS, sejak itu pula secara otomatis honorarium atau jerihnya terhenti.

Kini mereka boleh lega karena SK CPNS sudah dikantongi dan hanya tinggal menunggu pembayaran rapel gaji yang sudah sekitar delapan bulan.

SK CPNS dibagikan Wakil Bupati, H Said Muyadi dan diterima secara simbolis oleh tiga perwakilan CPNS tadi.

Hadir pada prosesi penyerahan SK, Sekdakab, Ir H iskandar Ali MSi, sekretaris DPRK Pijay, Abubakar S,Sos, Kadistanpang, drh Muzakkir Muhgammad, kadinkes KB, Said Abdullah SH serta ke delapan camat se-Pijay.

Wabup berpesan agar, para abdi negara yang sudah menerima SK, hendaknya bekerja keras, displin dan penuh rasa tanggung jawab. Loyalitas kepada pimpinan juga diperlukan.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Minggu, 24 September 2017

Kemtan akan kembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian (Kemtan) melepas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Pertanian Lapangan perwakilan seluruh Provinsi dari Indonesia (PPL) di Jakarta, Selasa (12/9).

Berdasarkan penuturan Kepala Penyuluhan dan Pengembang Sumber Daya Pertanian (BPSDMP) Momon Rusmono, seharusnya terdapat 6.058 PPL yang akan diangkat menjadi CPNS, namun baru 96,5% yang disetujui atau sebanyak 5.844 PPL.

"Saat ini sedang dalam proses pemberkasan, kami prinsipnya jangan sampai ada yang tertinggal karena masalah administrasi, namun kalau karena ketentuan perundang-undangan ya apa boleh buat," tutur Momon.

Menurut Momon, sampai saat ini jumlah PPL yang ada hanya 44.000. Kata dia, jumlah PPL yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25.000, nantinya bila ditambah dengan 6.000 CPNS ini akan mencapai 31.000 orang. Sementara terdapat 19.000 penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) di seluruh Indonesia.

Momon mengakui, jumlah PPL tersebut masih kurang dibandingkan desa yang berpotensi di bidang pertanian. Momon bilang, hingga saat ini terdapat 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian. Apalagi, dia menambahkan idealnya terdapat satu penyuluh untuk satu desa berpotensi.

Karena itulah Kemtan akan terus mengembangkan PPL. "Seharusnya 1 desa berpotensi pertanian ini ada 1 penyuluh, tetapi tidak semuanya penyuluh dari pemerintah, jadi kita akan mendorong penyuluh swadaya," ungkap Momon.

Penyuluh swadaya ini menurut Momon berasal dari petani yang berhasil dan bersedia menjadi Penyuluh Pertanian lapangan. Nantinya, penyuluh swadaya ini juga akan dikembangkan bersamaan dengan pos penyuluhan tingkat desa. Kata Momon, sampai saat ini terdapat lebih dari 10.000 Penyuluh Pertanian swadaya.

Berita ini bersumber dari Kontan.
Share:

Rabu, 06 September 2017

PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017

                                                             PENGUMUMAN

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

          KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

                                  TAHUN ANGGARAN 2017



Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara
Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan
di lingkungan Kementerian Pertanian
Unit Kerja Yang Mendapatkan Alokasi Formasi (Alokasi Penempatan)
  1. Sekretariat Jenderal.
  2. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian.
  3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
  4. Direktorat Jenderal Hortikultura.
  5. Direktorat Jenderal Perkebunan.
  6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  7. Inspektorat Jenderal
  8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
  9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
  10. Badan Ketahanan Pangan.
  11. Badan Karantina Pertanian.
  12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia.
Jakarta, 5 September 2017    
Biro Organisasi Kepegawaian

PERHATIAN

  1. Jika ada pihak yang menawarkan dan menjanjikan jasa kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil                                                                                                           (CPNS) Kementerian Pertanian maka hal tersebut merupakan tindak pidana penipuan.                                                                                                                 Kementerian Pertanian tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
  2. Bagi pelamar yang melakukan pemalsuan dokumen lamaran akan dikenakan sanksi tindak                                                                                                                           pidana.

Sumber Berita : Kementerian Pertanian
Share:

Rabu, 14 Juni 2017

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 09 Mei 2017

Pelangi Nusantara Meriahkan PENAS XV 2017

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Pekan Nasional (PENAS) XV Petani Nelayan 2017 merupakan ajang bagi para petani dan nelayan di seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar-menukar informasi, apresiasi, kemitraan serta promosi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan. Berbagai macam lomba di tampilkan  KTNA  seluruh Indonesia antara lain lomba stand pameran, lomba pentas seni  dll.

Pada PENAS 2017 Inspektorat Jenderal diberi tanggung jawab pada Penilaian Lomba Stand yang di Ketuai oleh Inspektur I Susanto dan Festival Kesenian Daerah yang diketuai oleh Inspektur IV IGMN Kuswandhana.

Tujuan diadakanya lomba stand adalah untuk meningkatkan daya inovasi dan kreativitas KTNA dalam menyampaikan pesan dan informasi melalui demonstrasi dan peragaan dalam bentuk visualisasi/peragaan produk dan jasa yang mudah dipahami oleh pengunjung maupun masyarakat yang datang.

Stand yang ditampilkan sebanyak 450 stand berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta tidak ketinggalan KTNA seluruh Indonesia.

Pagelaran Festival Kesenian Daerah merupakan  inisiasi panitia dalam rangka  mempererat serta sebagai ajang kreatifitas masyarakat pertanian, khususnya KTNA seluruh Indonesia. Pentas yang ditampilkan berupa peragaan busana daerah,  paduan  suara dan dilanjutkan dengan pentas tari dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

Kegiatan Festival Kesenian Daerah diselenggarakan di Halaman Parkir Stadion Harapan Bangsa - Lhong Raya Banda Aceh dari tanggal 6 sd 11 Mei 2017.

Dipadati oleh ribuan pengunjung untuk dapat menyaksikan berbagai pagelaran stad pameran, seni  budaya dari seluruh penjuru Indonesia. Antusias pengunjung sangat jelas terlihat sorak sorai dan tepuk tangan bergemuruh pada malam pertama pagelaran yang dihadiri oleh  Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten  Aceh, dan Kementerian.

Berita ini bersumber dari Kementerian Pertanian.
Share:

Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia Berkumpul di Aceh

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Provinsi Aceh menjadi tuan rumah penyelenggara Temu Profesi dan Kongres Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) –VII. Pertemuan dipusatkan di Taman Budaya Banda Aceh, Ahad 7 Mei 2017. 

Kegiatan tersebut digelar serangkaian dengan pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA)-XV tahun 2017. 

Ketua DPW Perhiptani Aceh, Nasaruddin menyebutkan kegiatan temu profesi dihadiri lebih 700 orang dari seluruh Indonesia dan sebanyak 600 orang di antaranya merupakan peserta kongres Perhiptani VII yang terdiri dari unsur DPP, DPW, DPD, maupun penyuluh swasta ataupun swadaya. 

“Melalui temu profesi Penyuluh akan menghasilkan rekomendasi untuk menjamin eksistensi Perhiptani dan menjadi masukan penting dalam kebijakan Pemerintah di bidang penyuluhan pertanian,” kata Nasaruddin.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan masyarakat di Indonesia umumnya. Kegiatan juga memilih kepengurusan Perhiptani Pusat periode ke depan. 

Sementara itu Ketua Umum DPP Perhiptani, Isran Noor menyanjung semangat masyarakat Aceh yang telah mempersiapkan dengan baik even Penas Petani Nelayan XV tahun 2017 yang di dalamnya termasuk kegiatan temu profesi penyuluh.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Selasa, 11 April 2017

Pemerintah Tidak Akan Terlantarkan Penyuluh Pertanian Lapangan

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah bertekad membantu dan tidak akan telantarkan PPL"demikian kata Menteri Pertanian, Amran Sulaeman ketika hadir dalam acara penyerahkan sertifikat formasi hasil Seleksi  Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penyuluh pertanian yang lulus  seleksi pada acara  Memperkuat Penyuluh Pertanian melalui Peningkatan Status THL -TB Penyuluh pertanian Untuk Percepatan Swasembada Pangan di Alun-alun Bung Karno, Ungaran, Semarang (11/4).

Amran dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan Indonesia swasembada beras tidak terlepas dari peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membantu petani ada 23.000 PPL dari kebutuhan 70.000. Dari kekurangan tenaga  PPL, Indonesia mampu meraih swasembada. Amran menambahkan " saya minta THL harus jujur dalam bekerja, dengan tekad dan komitmen membantu petani"..

Ganjar menyampaikan, penyuluh harus tetap ada, karena penyuluhlah yang membantu petani menyelesaikan persoalan petani dan manfaatkanlah teknologi untuk membantu petani dalam mengatasi persoalan pertanian.  Idealnya 1 penyuluh satu desa yang belum dipenuhi saat ini dapat disiasati dengan membrijing kekurangan dengan memanfaatkan teknologi.

Perwakilan Komisi IV Herman Chaerun dalam acara menyampaikan, pengangkatan CPNS penyuluh pertanian bukan sekedar status tetapi spirit yang harus diutamakan dalam membantu petani. Karena pengangkatan CPNS penyuluh pertanian adalah sesuatu hal yang luar biasa terkait saat itu pengangkatan CPNS masih dalam moratorium.

Dari 6.089 yang mengikuti seleksi CPNS Penyuluh Tahun 2016, 6058 dinyatakan lulus seleksi. Sebelumnya telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan 441 Bupati/Walikota 34 propinsi dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penyuluh pertanian yang berasal dari Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada September 2016.

Berita ini bersumber dari KEMENTAN.
Share:

Facebook Page

Diberdayakan oleh Blogger.