Tahun depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan 250.000 untuk kuota CPNS di pusat dan daerah.

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa tahun depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) mengusulkan 250.000 untuk kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah. Profesi tenaga didik dan kesehatan masih mendapat prioritas terbanyak penerimaan CPNS.

Hal tersebut dipaparkan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kempan-RB, Setiawan Wangsaat di Bogor, Rabu (13/12). Kata dia, kuota tersebut sesuai dengan jumlah aparatur negeri sipil (ASN) yang telah purna bakti atau pensiun.

“Prioritasnya masih guru dan tenaga kesehatan. Untuk komposisi, lebih banyak untuk daerah (pemda). Sebanyak 215.000 untuk pemda, dan sisanya ditempatkan di pusat,” papar Setiawan.

Saat ini, lanjut Setiawan, pemerintah tetap melakukan seleksi CPNS 2018 dengan sistem zero growth, mengingat Kempan-RB belum mencabut moratorium. Artinya, tambahan ASN akan di sesuaikan dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun di tahun 2018.

Hingga saat ini, sebanyak 80 persen pemda-pemda telah memasukkan usulan formasi jabatan kepada kementerian. Nantinya, Kempan-RB akan melakukan seleksi terkait usulan-usulan itu. Melalui penerimaan sistem e-formasi, kementerian akan menyeleksi untuk disesuaikan dengan daya dukung kinerja pemda tersebut.

“Jadi nanti mulai dari usulan hingga validasi ini akan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Baru kalau selesai nanti kita akan koordinasi untuk kapan pendaftaran akan dilakukan," katanya.

Posisi seleksi CPNS 2018 yang akan dibuka sesuai dengan rencana strategis masing-masing instansi. Lebih banyak untuk jabatan teknis yang memiliki kemampuan khusus. "Untuk formasi jabatan administrasi sekarang ini sudah cukup," tambah dia.

Pada penerimaan CPNS 2018, mendatang, Kempan-RB akan memfokuskan pada jabatan teknis atau fungsional. Berdasarkan data Kempan-RB, untuk jumlah ASN bidang administrasi terbanyak dengan presentasi 37,7 persen dari jumlah ASN di Indonesia, disusul tenaga pengajar (guru) 37,6 persen. Sementara ASN untuk jabatan teknis hanya 8,5 persen, disusul tenaga kesehatan sebanyak enam persen. 

Berita ini bersumber dari BeritaSatu.com.

Read More

Phospat Alam Dongkrak Produksi Jagung

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Petani di Dusun Gunung Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kini bisa lebih makmur dari sebelumnya. Berkat phospat alam, produktivitas jagung naik hingga 30% atau 9 ton/ha. Padahal sebelumnya hanya menghasilkan 5-6 ton/ha pipilan kering (PK).

"Sejak saya menggunakan phospat alam, produksi jagung jadi naik. Selain itu biaya produksi pun menurun," kata salah satu petani di Dusun Gunung Agung, Desa Arjosari, Kec. Raja Selebah, Kab. Lampung Timur, Lampung, Wayan Sukre saat acara Temu Lapang Petani di Dusun Gunung Agung, Senin (11/12).

Melihat dari kondisi lahan, memang jenis tanah di Lampung adalah tanah kering masam. Permasalahan lahan kering masam adalah ketersediaan phospat dalam tanah, sehingga petani memberikan pupuk phospat pabrikan (dalam hal ini SP-36) untuk memperbaiki lahan. Sayangnya SP-36 ini ketika dicampurkan ke tanah akan langsung diserap oleh Fe (besi) dan Al (almunium) yang banyak terkandung pada tanah kering masam, sehingga tanaman tidak kebagian.

"Makanya pemberian phospat alam itu menjadi solusi jitu untuk pertanian di lahan kering masam karena diserap oleh tanah sangat lambat, sehingga tanaman dapat menyerapnya," kata Kepala Balai Penelitian Tanah, Husnain.

Phospat alam yang sangat reaktif diaplikasikan di tanah masam dengan kadar keasaman 4,5-5 pH (rata-rata di Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan) adalah phospat alam asal Negara Moroko. Negara tersebut merupakan negara penghasil phospat alam terbesar di dunia.

Hampir 75% phospat alam berada di Moroko. Karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) melalui Balai Penelitian Tanah bekerjasama dengan OCP.SA (holding phospat alam asal Moroko) melakukan penelitian tentang phospat alam dari Moroko untuk pertanaman jagung di Indonesia.

"Sebenarnya kerjasama penelitian ini sudah lama. Sempat berhenti, lalu dilanjutkan lagi di tahun 2013 sampai sekarang. Dan phospat alam asal Moroko ini sangat reaktif di lahan kering masam di Indonesia (pH 4,5-5)," tambah Husnain.

Untuk pengapikasiannya sendiri, bukan hanya phospat alam saja yang diberikan. Harus disertai dengan pupuk lainnya, terutama pupuk kandang agar produktivitas lebih meningkat. Untuk 1 ha lahan, dibutuhkan 1 ton phospat alam yang disebar pada saat pengolahan tanah agar tercampur.

Setelah 5 hari, jagung bisa langsung ditanam. Lalu untuk menutup lubang pertanaman ditutup dengan pupuk kandang (dosis 400 kg per ha). Setelah 15 hari, baru diberi pupuk NPK 100 kg dan urea 30 kg. Baru diusia 20 hari ditambahkan kembali 50 kg NPK dan 20 kg urea. "Hasilnya akan ada peningkatan 20-30%dengan phospat alami dan pupuk berimbang. Untuk dosis 1 ton per ha yang diberikan satu kali,  mampu bertahan hingga 5 kali musim tanam. Tentu ini sangat hemat sekali," kata Husnain. 

Berita ini bersumber dari Tabloid Sinar Tani.

Read More

Muslimin Bando Minta Mentan Amran Perhatikan Nasib Honorer Penyuluh Pertanian

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman membuka Festival Bawang Merah Nasional (FBMN) di Lapangan Andi Liu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulsel, Sabtu-Minggu (14-15/10/2017).

Pada kesempatan itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando meminta agar Amran Sulaiman memperhatikan nasib honorer penyuluh pertanian.

Menurutnya, honorer penyuluh pertanian yang usianya lebih dari 35 tahun agar bisa diangkat jadi PNS. Ia beralasan, kinerja dan pengabdian para penyuluh tersebut sudah cukup lama dan pantas diberikan apresiasi.

Apalagi, kinerja para penyuluh sangatlah besar terhadap kemajuan pertanian di Kabupaten Enrekang.

"Saya mohon pak menteri kalau bisa penyuluh pertanian yang telah mengabdi lama tapi usianya sudah di atas 35 tahun juga bisa diusulkan jadi PNS," tuturnya.

Dikatakan, harusnya ada pengecualian terhadap penyuluh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun terkait aturan pengangkatan PNS dengan maksimal usia 35 tahun.

Berita ini bersumber dari Tribun Enrekang.

Read More

Kabar Gembira Bagi Bidan PTT dan Penyuluh THL di Pidie Jaya menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 213 bidan pegawai tidak tetap (bidan PTT) termasuk dokter umum dan dokter gigi, penyuluh pertanian tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) di lingkungan pemkab Pidie Jaya berkumpul di Aula Cot Trieng Satu, kantor bupati setempat, Jumat (13/10/2017) pagi.

Kehadiran mereka adalah atas undangan Pemkab Pidie Jaya untuk menerima SK-CPNS Formasi tahun 2017. Mendapat undangan, para abdi negara itu pun berhati lega.

Betapa tidak, selama ini atau sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 14 Tanggal 14 Maret 2017 lalu tentang penetapan kebutuhan PNS, sejak itu pula secara otomatis honorarium atau jerihnya terhenti.

Kini mereka boleh lega karena SK CPNS sudah dikantongi dan hanya tinggal menunggu pembayaran rapel gaji yang sudah sekitar delapan bulan.

SK CPNS dibagikan Wakil Bupati, H Said Muyadi dan diterima secara simbolis oleh tiga perwakilan CPNS tadi.

Hadir pada prosesi penyerahan SK, Sekdakab, Ir H iskandar Ali MSi, sekretaris DPRK Pijay, Abubakar S,Sos, Kadistanpang, drh Muzakkir Muhgammad, kadinkes KB, Said Abdullah SH serta ke delapan camat se-Pijay.

Wabup berpesan agar, para abdi negara yang sudah menerima SK, hendaknya bekerja keras, displin dan penuh rasa tanggung jawab. Loyalitas kepada pimpinan juga diperlukan.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.

Read More

Kemtan akan kembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian (Kemtan) melepas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Pertanian Lapangan perwakilan seluruh Provinsi dari Indonesia (PPL) di Jakarta, Selasa (12/9).

Berdasarkan penuturan Kepala Penyuluhan dan Pengembang Sumber Daya Pertanian (BPSDMP) Momon Rusmono, seharusnya terdapat 6.058 PPL yang akan diangkat menjadi CPNS, namun baru 96,5% yang disetujui atau sebanyak 5.844 PPL.

"Saat ini sedang dalam proses pemberkasan, kami prinsipnya jangan sampai ada yang tertinggal karena masalah administrasi, namun kalau karena ketentuan perundang-undangan ya apa boleh buat," tutur Momon.

Menurut Momon, sampai saat ini jumlah PPL yang ada hanya 44.000. Kata dia, jumlah PPL yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25.000, nantinya bila ditambah dengan 6.000 CPNS ini akan mencapai 31.000 orang. Sementara terdapat 19.000 penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) di seluruh Indonesia.

Momon mengakui, jumlah PPL tersebut masih kurang dibandingkan desa yang berpotensi di bidang pertanian. Momon bilang, hingga saat ini terdapat 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian. Apalagi, dia menambahkan idealnya terdapat satu penyuluh untuk satu desa berpotensi.

Karena itulah Kemtan akan terus mengembangkan PPL. "Seharusnya 1 desa berpotensi pertanian ini ada 1 penyuluh, tetapi tidak semuanya penyuluh dari pemerintah, jadi kita akan mendorong penyuluh swadaya," ungkap Momon.

Penyuluh swadaya ini menurut Momon berasal dari petani yang berhasil dan bersedia menjadi Penyuluh Pertanian lapangan. Nantinya, penyuluh swadaya ini juga akan dikembangkan bersamaan dengan pos penyuluhan tingkat desa. Kata Momon, sampai saat ini terdapat lebih dari 10.000 Penyuluh Pertanian swadaya.

Berita ini bersumber dari Kontan.

Read More

PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017

                                                             PENGUMUMAN

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

          KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

                                  TAHUN ANGGARAN 2017

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara
Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan
di lingkungan Kementerian Pertanian

Unit Kerja Yang Mendapatkan Alokasi Formasi (Alokasi Penempatan)

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
4. Direktorat Jenderal Hortikultura.
5. Direktorat Jenderal Perkebunan.
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
10. Badan Ketahanan Pangan.
11. Badan Karantina Pertanian.
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Jakarta, 5 September 2017    

Biro Organisasi Kepegawaian

PERHATIAN

1. Jika ada pihak yang menawarkan dan menjanjikan jasa kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil                                                                                                           (CPNS) Kementerian Pertanian maka hal tersebut merupakan tindak pidana penipuan.                                                                                                                 Kementerian Pertanian tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
2. Bagi pelamar yang melakukan pemalsuan dokumen lamaran akan dikenakan sanksi tindak                                                                                                                           pidana.

Pengumuman Penerimaan »

Sumber Berita : Kementerian Pertanian

Read More

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More

Pelangi Nusantara Meriahkan PENAS XV 2017

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Pekan Nasional (PENAS) XV Petani Nelayan 2017 merupakan ajang bagi para petani dan nelayan di seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar-menukar informasi, apresiasi, kemitraan serta promosi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan. Berbagai macam lomba di tampilkan  KTNA  seluruh Indonesia antara lain lomba stand pameran, lomba pentas seni  dll.

Pada PENAS 2017 Inspektorat Jenderal diberi tanggung jawab pada Penilaian Lomba Stand yang di Ketuai oleh Inspektur I Susanto dan Festival Kesenian Daerah yang diketuai oleh Inspektur IV IGMN Kuswandhana.

Tujuan diadakanya lomba stand adalah untuk meningkatkan daya inovasi dan kreativitas KTNA dalam menyampaikan pesan dan informasi melalui demonstrasi dan peragaan dalam bentuk visualisasi/peragaan produk dan jasa yang mudah dipahami oleh pengunjung maupun masyarakat yang datang.

Stand yang ditampilkan sebanyak 450 stand berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta tidak ketinggalan KTNA seluruh Indonesia.

Pagelaran Festival Kesenian Daerah merupakan  inisiasi panitia dalam rangka  mempererat serta sebagai ajang kreatifitas masyarakat pertanian, khususnya KTNA seluruh Indonesia. Pentas yang ditampilkan berupa peragaan busana daerah,  paduan  suara dan dilanjutkan dengan pentas tari dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

Kegiatan Festival Kesenian Daerah diselenggarakan di Halaman Parkir Stadion Harapan Bangsa - Lhong Raya Banda Aceh dari tanggal 6 sd 11 Mei 2017.

Dipadati oleh ribuan pengunjung untuk dapat menyaksikan berbagai pagelaran stad pameran, seni  budaya dari seluruh penjuru Indonesia. Antusias pengunjung sangat jelas terlihat sorak sorai dan tepuk tangan bergemuruh pada malam pertama pagelaran yang dihadiri oleh  Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten  Aceh, dan Kementerian.

Berita ini bersumber dari Kementerian Pertanian.

Read More

Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia Berkumpul di Aceh

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Provinsi Aceh menjadi tuan rumah penyelenggara Temu Profesi dan Kongres Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) –VII. Pertemuan dipusatkan di Taman Budaya Banda Aceh, Ahad 7 Mei 2017. 

Kegiatan tersebut digelar serangkaian dengan pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA)-XV tahun 2017. 

Ketua DPW Perhiptani Aceh, Nasaruddin menyebutkan kegiatan temu profesi dihadiri lebih 700 orang dari seluruh Indonesia dan sebanyak 600 orang di antaranya merupakan peserta kongres Perhiptani VII yang terdiri dari unsur DPP, DPW, DPD, maupun penyuluh swasta ataupun swadaya. 

“Melalui temu profesi Penyuluh akan menghasilkan rekomendasi untuk menjamin eksistensi Perhiptani dan menjadi masukan penting dalam kebijakan Pemerintah di bidang penyuluhan pertanian,” kata Nasaruddin.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan masyarakat di Indonesia umumnya. Kegiatan juga memilih kepengurusan Perhiptani Pusat periode ke depan. 

Sementara itu Ketua Umum DPP Perhiptani, Isran Noor menyanjung semangat masyarakat Aceh yang telah mempersiapkan dengan baik even Penas Petani Nelayan XV tahun 2017 yang di dalamnya termasuk kegiatan temu profesi penyuluh.

Berita ini bersumber dari Tempo.

Read More

Pemerintah Tidak Akan Terlantarkan Penyuluh Pertanian Lapangan

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah bertekad membantu dan tidak akan telantarkan PPL"demikian kata Menteri Pertanian, Amran Sulaeman ketika hadir dalam acara penyerahkan sertifikat formasi hasil Seleksi  Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penyuluh pertanian yang lulus  seleksi pada acara  Memperkuat Penyuluh Pertanian melalui Peningkatan Status THL -TB Penyuluh pertanian Untuk Percepatan Swasembada Pangan di Alun-alun Bung Karno, Ungaran, Semarang (11/4).

Amran dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan Indonesia swasembada beras tidak terlepas dari peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membantu petani ada 23.000 PPL dari kebutuhan 70.000. Dari kekurangan tenaga  PPL, Indonesia mampu meraih swasembada. Amran menambahkan " saya minta THL harus jujur dalam bekerja, dengan tekad dan komitmen membantu petani"..

Ganjar menyampaikan, penyuluh harus tetap ada, karena penyuluhlah yang membantu petani menyelesaikan persoalan petani dan manfaatkanlah teknologi untuk membantu petani dalam mengatasi persoalan pertanian.  Idealnya 1 penyuluh satu desa yang belum dipenuhi saat ini dapat disiasati dengan membrijing kekurangan dengan memanfaatkan teknologi.

Perwakilan Komisi IV Herman Chaerun dalam acara menyampaikan, pengangkatan CPNS penyuluh pertanian bukan sekedar status tetapi spirit yang harus diutamakan dalam membantu petani. Karena pengangkatan CPNS penyuluh pertanian adalah sesuatu hal yang luar biasa terkait saat itu pengangkatan CPNS masih dalam moratorium.

Dari 6.089 yang mengikuti seleksi CPNS Penyuluh Tahun 2016, 6058 dinyatakan lulus seleksi. Sebelumnya telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan 441 Bupati/Walikota 34 propinsi dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penyuluh pertanian yang berasal dari Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada September 2016.

Berita ini bersumber dari KEMENTAN.

Read More

Akmal Pasluddin Minta Penyuluh Pertanian Jadi PNS Tanpa Batasan Umur

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, meminta secara khusus kepada Kementerian Pertanian agar segera menyelesaikan status semua THL (Tenaga Harian Lepas) TBPP (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) untuk menjadi PNS tanpa batasan usia baik melalui Peraturan Khusus atau Revisi UU ASN. Permintaan ini ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran eselon 1 dan eselon 2 pada rapat kerja DPR dan Kementerian Pertanian, Senin (3/4/2017).

"Saya secara pribadi mendapat banyak sekali aspirasi dan masukan dari penyuluh pertanian di berbagai daerah khususnya daerah pemilihan kami, Sulawesi Selatan II, bahwa sudah hampir 6 bulan honor para tenaga harian lepas (THL) banyak yang terkatung-katung," kata Akmal pada forum raker DPR RI dengan Kementerian Pertanian RI di Senayan, Jakarta, 

Politisi PKS DPR RI ini mempertanyakan perkembangan secara detail kontrak dan honor THL-TBPP dan meminta upaya Kementerian Pertanian untuk memperhatikan secara serius pada pengangkatan THL-TBPP ini menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Akmal, Legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menerima berbagai aduan dan permintaan para penyuluh pertanian agar nasib mereka mendapat perhatian untuk perbaikan. Informasi yang ia dapat adalah honor THLTBPP sebagian besar banyak yang belum cair karena permasalahan perubahan kelembagaan penyuluh. Dengan perubahan ini, mengakibatkan perubahan nomenklatur di daerah.

“Saya berharap, Kementerian Pertanian dapat segera menyelesaikan status semua THL-TBPP ini. Perlahan tapi ada progress tidak menjadi masalah yang penting negara tidak mendzolimi abdinya meskipun hanya kontrak. Melalui Forum ini, saya juga berharap, bahwa pemerintah melakukan perbaikan Biaya Operasional (BOP) bagi Tenaga Kontrak Pendamping Perkebunan (TKP dan PPL TKP) karena masih sangat minim dan kurang layak dengan penambahan anggaran di RAPBNP 2017”, kata Puang Male sapaannya via rilis kepada tribun-timur.com, Selasa (4/4/2017).

Berita ini bersumber dari Tribun Timur.

Read More

MenPAN-RB: Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS Jalur Umum

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen CPNS dari jalur umum tahun ini dipastikan nihil. Selain anggarannya tidak ada, pemerintah masih harus menyelesaikan pengangkatan CPNS dari jalur khusus, seperti bidan PTT, dokter PTT, penyuluh pertanian, dan guru garis depan (GGD).

"Belum ada rencana merekrut CPNS jalur umum. Saat ini masih moratorium," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur di kantornya, Jumat (31/3).

Rekrutmen yang tengah berjalan sekarang, menurut Asman, hanya untuk formasi khusus dan anggarannya telah tersedia. Dia mencontohkan rekrutmen bidan PTT dan dokter PTT, anggarannya sudah tertata di Kementerian Kesehatan pusat hingga daerah. Demikian juga guru garis depan (GGD) dan penyuluh pertanian.

"Kalau yang jalur umum, anggarannya tidak disiapkan. Yang kami lakukan melakukan redistribusi pegawai dari instansi berlebih ke instasi yang kurang," tuturnya.

Selain dari formasi khusus, rekrutmen CPNS dimulai dari sekolah ikatan dinas. Siswa yang lulus tes bisa masuk di sekolah ikatan dinas, dan begitu lulus tidak perlu mengikuti tes CPNS lagi.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Mentan Janjikan PNS Bagi Penyuluh Pertanian

Sahabat pembaca Info THL-TBPP 2017, sudah tahukah anda bahwa kerja keras penyuluh pertanian yang mampu menjaga kedaulatan pangan harus mendapat penghargaan setimpal, dengan mengankat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai mekanisme yang berlaku. 

Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, dihadapan 1.300 peserta Musyawarah Nasional III-2017 Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas -Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian  (THL-TBPP) se-Indonesia di Balai Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu kemarin.

Menurut  Mentan, pihaknya juga  berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para THL-TBPP yang telah bekerja keras. “Bukti kerja keras penyuluh adalah meningkatkan produksi padi nasional dari 75 juta ton menjadi 79 juta ton pada 2016 dan keberhasilan lainnya yakni Indonesia mampu mengekspor bawang, dan menurunnya impor jagung turun hingga 66 persen.

Lebih lanjut dikatakan Mentan, selama 10 tahun terakhir tidak pernah ada pengangkatan menjadi PNS dari penyuluh pertanian.  Saat ini sudah ada 7.600 orang yang mengikuti tes dari sekitar 19 ribu penyuluh. “Jujur saya sudah menghadap Bapak Presiden berkali-kali saat rapat koordinasi dan kami masih membahas PPL (sekarang disebut THL-TBPP). Aku lebih cinta PPL dari pada jabatanku,” ujarnya.

Selain memberikan sinyal positif untuk pengakatan para penyuluh pertanian, Mentan Andi Amran juga akan memberikan bonus kepada 10 orang  THL-TBPP terbaik untuk berguru ke negara Filipina. “Tolong yang terbaik 2017 ini kirim 10 orang ke Filipina dan jangan ada KKN, dan ingat bukan yang sudah PNS,” katanya  pula.

Mentan  menambahkan  pihaknya juga berharap para penyuluh pertanian untuk tetap menjaga  semangat  juang mereka yang mereka tunjukan selama ini.  Ada ataupun tidak ada penghargaan dari  Kementerian Pertanian (Kementan), para penyuluh harus tetap bekerja secara maksimal, menunjukan dedikasi mereka yang selama terkenal tangguh dalam menjalankan tugasnya. 

Munas III Forum Komunikasi THL-TBPP tahun 2017 yang diikuti dari para penyuluh pertanian dari berbagai provinsi di Indonesia ini, mengambil tema “Meningkatkan Peran Strategis THL-TBPP Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan”.

Berita ini bersumber dari KORPRI.

Read More